BRI tak keberatan cantumkan bunga kredit UMKM

PT Bank Rakyat Indonesia mengaku tidak keberatan mencantumkan suku bunga dasar kreditnya (SBDK) untuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Direktur Keuangan BRI Ahmad Baiquni mengatakan, pencantuman SBDK untuk UMKM akan menjadikan perbankan lebih transparan. "Sebenarnya kalau kita bicara publikasi SBDK sudah bukan baru. Dampaknya memang kecenderungan nasabah akan mendapatkan info yang lebih banyak," kata Baiquni di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Rabu (28/11).

Hal ini, kata Baiquni, menguntungkan karena nasabah bisa melihat secara langsung besaran bunga UMKM yang berlaku di BRI. "Dengan adanya ini, bagi BRI berharap menjadi peluang bagi kita, bunganya semakin kompetitif. Nasabah jadi tahu bunga kita paling rendah," ucap Baiquni.

Sedangkan untuk aturan minimum penyaluran kredit UMKM sebesar 20 persen, Baiquni menegaskan bahwa UMKM masih menjadi tumpuan bisnis perseroan. Ke depan, dengan penambahan cabang baru, teras, KCP (kantor cabang pembantu) diharapkan bisa menjaring lebih banyak nasabah UMKM. "Kami juga merekrut SDM khusus untuk melayani mikro," imbuhnya.

Sektor UMKM, kata Baiquni, masih sangat besar. Potensi UMKM di Indonesia kurang lebih masih 50 juta unit. Jumlah ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 240 juta.

"Dari 50 juta itu, 45 juta usaha mikro. Sementara yang sudah punya akses ke bank itu baru 30 persen, sisanya itu unbank. Kalau kita bicara dalam kurun waktu 5 tahun, saya rasa tidak mengalami hambatan, apalagi BRI punya keunggulan di bidang itu," tutup Baiquni.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/bri-tak-keberatan-cantumkan-bunga-kredit-umkm.html

Dirjen Pajak tak sanggup penuhi target

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan mengaku kesulitan mencapai target penerimaan pajak tahun. Pihaknya akan mendorong ekstensifikasi pajak sebagai upaya untuk menggenjot setoran Pajak Penghasilan (PPh) pada akhir tahun.

"Yah itu itu saya tidak bisa bilang (tren penerimaan Desember), pokoknya untuk kali ini berat saja," ujar Direktur Jendral Pajak Fuad Rahmany saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Senin (26/11).

Dia menyebutkan, realisasi penerimaan pajak per 14 November sekitar Rp 700 triliun. Sementara target penerimaan pajak sendiri sekitar Rp 885,5 triliun. Dia beralasan, sulitnya mencapai target pajak tidak lepas dari perlambatan ekonomi dunia. Perusahaan nasional banyak mengalami penurunan laba akibat hal ini.

"Sektor pertambangan kita terpukul karena harga-harga komoditi turun sehingga laba usaha mereka turun sehingga penerimaan perpajakan kita memang dari beberapa sektor itu turun," tuturnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/dirjen-pajak-tak-sanggup-penuhi-target.html

Penarikan pajak properti oleh daerah belum optimal

Penarikan pajak properti oleh pemerintah daerah dinilai masih sangat lambat, Penarikan pajak masih mendapat sejumlah kendala diantaranya keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM), dana, sistem informasi dan teknologi pengelola pajak masih perlu pembenahan dan peningkatan.

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan pemerintah saat ini telah melakukan alih kuasa penarikan pajak properti yakni pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Pengelolaan pajak oleh daerah diharapkan lebih efektif dalam membantu pembangunan.

"Indonesia telah melakukan pembaharuan di bidang pajak properti yakni dengan mengalihkan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak kabupaten/kota seperti dalam UU 28 2009," ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (27/11).

Perkembangan pengalihan PBB-P2 di Indonesia dirasakan masih lambat. Saat ini baru 18 daerah yang telah memungut PBB-P2 dan 105 daerah yang akan memungut di 2013 dari 492 daerah.

"Meski telah disusun roadmap untuk pengalihan PBB-P2 namun mengatasi tantangan masih tidak mudah," katanya.

Pemerintah terus melakukan kerja sama internasional salah satunya dengan mengadakan seminar untuk belajar mengatasi permasalahan pajak properti di Indonesia. "Hasil diskusi dapat dimanfaatkan untuk mengusulkan penyempurnaan kebijakan," katanya.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/penarikan-pajak-properti-oleh-daerah-belum-optimal.html

Boediono yakin hilirisasi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia

Wakil Presiden Boediono menilai situasi perekonomian dunia belum membaik dan penuh ketidakpastian untuk beberapa waktu ke depan. Pelaku usaha dalam negeri diminta harus siap dengan risiko turunnya permintaan.

Cara yang jitu biar krisis tidak terlalu mempengaruhi dalam negeri adalah semua pemangku kepentingan bersepakat mendorong hilirisasi industri. Hilirisasi dinilai strategi paling tepat dalam menghadapi kondisi perekonomian lesu.

"Kita bersyukur dikaruniai kekayaan alam, tapi jangan terhanyut hanya berebut kekayaan, berebut konsesi, bukan untuk meningkatkan hilirisasi yang fokusnya produktivitas. Sebab kunci keberlanjutan perekonomian adalah produktivitas dari sisi penawaran," ujarnya saat memberi sambutan diskusi Kompas 100 CEO Forum di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (28/11).

Dia mengatakan jika banyak pihak enggan melakukan inovasi teknologi dan hanya fokus pada perebutan konsensi sumber daya alam dan eksploitasi bahan mentah, pemerintah khawatir hasilnya akan negatif bagi kesinambungan perekonomian negara.

"Negara yang punya kekayaan alam melimpah bisa jadi malah tidak maju, karena semuanya serba mudah, tidak ada insentif, diambil saja, seperti jual warisan, mematikan semangat mencari sumber produktivitas dan manajemen baru, akhirnya mematikan inovasi. Itu tidak akan memajukan ekonomi kita," katanya.

Pelaksanaan hilirisasi akan mendorong transfer pengetahuan pada pekerja soal cara pengolahan produk bernilai tambah. Bertambahnya pengetahuan nanti bakal meningkatkan produktivitas pekerja.

"Kita bisa lebih berbahagia lagi kalau kita punya sumber daya manusia yang unggul. Kekayaan alam sepatutnya mentransformasi sumber daya manusia untuk lebih unggul. Itu tujuan eksploitasi kekayaan alam," katanya.

Tugas 2 Membuat Kerangka Karangan (Outline) dari Suatu Artikel

Sumber Artikel : http://www.anneahira.com/macam-macam-jaringan.htm

Topik Artikel : Macam-macam Jaringan pada Komputer

1. Definisi Jaringan Komputer

    1.1 Memahami Apa Itu Jaringan Komputer

    1.2 Jenis atau Spesifikasi antar Komputer yang Digunakan

2. Macam-macam Jaringan Komputer Jika Dilihat dari Fungsinya

    2.1 Jaringan Peer-to-Peer
         
         2.1.1 Tipe Jaringan Peer-to-Peer
     
         2.1.2 Ide Konsep Jaringan Peer-to-Peer

    2.2 Jaringan Client Server

         2.2.1 Penggunaan Satu Unit Komputer Untuk Dijadikan Server

         2.2.2 Kelebihan Jaringan Client Server

    2.3 Topologi Jaringan Komputer

         2.3.1 Topologi Bus

                  2.3.1.1 Penggunaan Topologi Bus

                  2.3.1.2 Instalasi Jaringan Topologi Bus yang Sederhana, Kesulitan, dan Kekurangannya

        2.3.2 Topologi Ring

                 2.3.2.1 Penggunaan Topologi Ring

                 2.3.2.2 Kelemahan Tipe Jaringan Topologi Ring

                 2.3.2.3 Keunggulan Tipe Jaringan Topologi Ring

        2.3.3 Topologi Mesh

                 2.3.3.1 Penggunaan Topologi Mesh

                 2.3.3.2 Kelebihan Jaringan Topologi Mesh

        2.3.4 Topologi Star

                 2.3.4.1 Penggunaan Topologi Star

                 2.3.4.2 Penataan Sistem Jaringan Menggunakan Topologi Star

    2.4 Jaringan Komputer Berdasarkan Area

        2.4.1 Local Area Network (LAN)

                2.4.1.1 Komputer yang Menggunakan LAN

        2.4.2 Metropolitan Area Network (MAN)

                2.4.2.1 Pengertian dan Penggunaan Sistem Jaringan MAN

        2.4.3 Wide Area Network (WAN)

                2.4.3.1 Cakupan Sistem Jaringan WAN

                2.4.3.2 Penerapaan Jaringan WAN dan Jenisnya

     

Mampu Bangkit, IHSG Akhirnya Menghijau 4 Poin

Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhirnya ditutup menguat 4 poin. Investor cenderung masih wait and see akibat maraknya sentimen negatif baik dari dalam maupun luar negeri. 

Sementara nilai tukar rupiah yang dibuka pada level Rp 9.610 per dolar AS justru justru menguat ke Rp 9.597 terhadap dolar AS.

Mengawali perdagangan IHSG dibuka melemah 11 poin (0,26%) ke posisi 4.268,761. Sementara indeks LQ45 juga turun 0,39% atau 2,866 poin ke posisi 739,219.

IHSG ditutup melemah 11,250 poin (0,26%) ke posisi 4.268,760 pada sesi I. Sementara indeks LQ45 tercatat 2,783 (0,38%) ke posisi 739,302.

Menutup perdagangan, Kamis (11/10/2012) IHSG menguat 4,957 poin ke 4.284,967 atau naik 0,12%.

Laporan Bank Indonesia (BI) yang merilis soal perekonomian global cenderung tumbuh lebih lambat dari perkiraan dan masih dibayangi dengan ketidakpastian membuat investor ragu-ragu untuk aksi beli. Selain itu sentimen negatif seperti pemulihan ekonomi AS yang masih rentan dan ekonomi Eropa yang juga masih mengalami kontraksi seiring krisis mempengaruhi optimisme investor.

BI juga menilai perekonomian domestik masih tumbuh cukup baik walaupun tidak setinggi prakiraan semula. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2012 diprakirakan sebesar 6,3%, lebih rendah dari prakiraan sebelumnya akibat penurunan kinerja sektor eksternal. 

Perdagangan hari ini berjalan moderat dengan frekuensi transaksi mencapai 146.445 kali pada volume 6,311 miliar lembar saham senilai Rp 4,656 triliun. Sebanyak 121 saham naik, sisanya 105 saham turun, dan 105 saham stagnan.

Bursa Asia juga bergerak mixed dengan kecenderungan melemah. Berikut kondisi bursa-bursa di regional hingga sore hari ini:

• Indeks Komposit Shanghai anjlok 17,07 poin (0,81%) ke level 2.102,87.
• Indeks Hang Seng naik 79,45 poin (0,38%) ke level 20.999,76.
• Indeks Nikkei 225 melemah 49,45 poin (0,58%) ke level 8.546,50.
• Indeks Straits Times naik 0,95 poin (0,04%) poin ke level 3.034,21.

Saham-saham yang naik signifikan dan masuk dalam jajaran top gainers diantaranya (MYOR) naik Rp 850 ke Rp 22.800, (ITMG) naik Rp 500 ke Rp 41.850, (ICBP) naik Rp 350 ke Rp 7.350 dan (GGRM) Rp 250 ke Rp 51.850.

Sementara saham-saham yang turun cukup dalam dan masuk dalam kategori top losers antara lain (BMRI) turun Rp 150 ke 7.950, (AALI) turun Rp 150 ke Rp 20.600 dan (ROTI) turun Rp 100 ke Rp 6.000.

Sumber : http://finance.detik.com/read/2012/10/11/155838/2060324/6/mampu-bangkit-ihsg-akhirnya-menghijau-4-poin?f9911033

Ini Alasan Gaji Bos OJK 'Selangit'

Jakarta - Persoalan gaji Bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) cukup ramai diperbincangkan.

Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim total gaji rata-rata petinggi OJK Rp 90 juta per bulan, disisi lain DPR berpendapat tidak ada transparansi mengenai gaji dan menuding pejabat OJK mendapatkan Rp 260 juta per bulannya.

Padahal jika menilik lebih jauh gaji-gaji direksi dan komisaris industri perbankan misalnya Gubernur Bank Indonesia (BI) yang tercatat sekitar Rp 165 juta per bulannya. Kisaran gaji para pejabat bank ini mencapai lebih dari Rp 200 juta per bulan.

Ekonom Dradjad Wibowo mengatakan persoalan gaji pejabat publik memang selalu sensitif. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia selalu begitu.

"Makanya David Cameron PM Inggris pernah berinisiatif memangkas gajinya sendiri, sebagai wujud komitmen untuk mengatasi krisis ekonomi dan pengangguran di Inggris," terang Dradjad ketika berbincang dengandetikFinance, Kamis (11/10/2012).

Dikatakan Dradjad, rasa 'gaji/remunerasi yang wajar' tentu mengikuti praktek yang adil dan diterima di negara tersebut.

"Untuk gaji komisioner OJK, saran saya sebaiknya para komisioner tidak melihat penghasilan mereka ketika di BI dan Kemenkeu sebagai basis. Seperti pernah saya ungkap, eselon 1 Kemenkeu memperoleh remunerasi yang jauh lebih tinggi dari David Cameron, setelah penghasilannya dari sana sini dimasukkan," ungkapnya.

"Kalau memakai standar tersebut sebagai basis, bisa menimbulkan kemarahan rakyat," imbuh Politisi PAN ini.

Tapi di sisi lain, Dradjad mengatakan para komisioner ini berat sekali tugasnya.

"Mereka harus membangun sebuah institusi baru. Kalau salah desain pada saat awal, maka dampaknya akan besar di kemudian hari. Padahal OJK ini nanti akan menjadi 'superbody' untuk sektor jasa keuangan dan perbankan," katanya.

"Jadi mereka perlu diberi remunerasi yang memadai, sehingga standar untuk para pegawai di bawahnya juga akan memadai dan kompetitif," tegas Dradjad kembali.

Lebih jauh Dradjad mengatakan persoalan gaji ini sebaiknya dibicarakan secara baik-baik antara Kemenkeu, DPR dan OJK. Jangan terlalu tinggi seperti standar eselon 1 Kemenkeu (terutama tambahan penghasilan dari jabatan komisaris BUMN).

"Tapi juga jangan terlalu rendah. Di sisi lain, sebaiknya pemerintah dan DPR mulai memikirkan sebuah standarisasi tentang remunerasi dan bonus bagi profesional sektor keuangan termasuk perbankan. Ini sesuai dengan kesepahaman dalam G20," jelasnya.

Sumber : http://finance.detik.com/read/2012/10/11/183548/2060530/5/ini-alasan-gaji-bos-ojk-selangit?f9911023