Sabtu, 11 Januari 2014

Kasus Pelanggaran Hukum diawali dengan Pelanggaran Etika tahun 2013

Setiap profesi pasti memiliki kriteria kode etiknya sendiri dan banyak yang mengalami kasus pelanggaran hukum kode etik pada setiap profesi. Dalam tahun 2013 khususnya di bidang ekonomi, banyak kasus pelanggaran hukum kode etik yang banyak diperbincangkan, seperti kasus pelanggaran hukum kode etika di bidang kepolisian, maupun di bidang pemerintahan.

Contoh salah satu kasusnya adalah yang dialami oleh salah satu pengacara Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, Juniver Girsang yang sedang menangani kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Djoko 
.
Dugaan pelanggaran etika profesi oleh Juniver ini muncul dalam persidangan Selasa (16/7). Saat itu, salah satu penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan adanya penasihat hukum Djoko yang menemui saksi fakta, Benita Pratiwi atau yang biasa dipanggil Tiwi. Saksi ini merupakan mantan sekretaris Djoko di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri.

"Ada bertemu dengan salah penasihat hukum di Menara Peninsula, pada hari Rabu kemarin (sebelum Tiwi bersaksi di persidangan)," kata Novel.

Mengenai adanya pertemuan itu, Novel menyebut mempunyai bukti berupa rekaman CCTV. Novel mengungkapkan adanya pertemuan itu mengingat beberapa saksi yang statusnya mantan bawahan Djoko ada yang mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ketika bersaksi di persidangan. Salah satunya Tiwi yang mencabut keterangannya terkait penerimaan bungkusan dari AKBP Teddy Rusmawan untuk Djoko.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menyerahkan bukti ke Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) terkait dugaan pelanggaran etika profesi oleh Juniver Girsang. Jika memang terjadi pelanggaran etik oleh Juniver, maka ada sanksi beragam yang akan dijatuhkan. Apabila pelanggaran etik dinilai ringan, sanksi yang akan dikenakan hanya berupa teguran. Untukpelanggaran sedang, Juniver terancam hukuman skorsing tidak boleh menjalankan kegiatan sebagai advokat selama maksimal 12 bulan. Dan yang terberat adalah pencabutan izin advokat.

Dalam Pasal 7 huruf e Kode Etik Advokat, seorang advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.


Dari kasus Pengacara Juniver ini, dapat dikatakan bukan hanya ketidakadilan yang berasal dari keputusan hakim saja, melainkan dari proses persidangan itu sendiri juga terjadi penyimpangan. Jika seorang pengacara mengajari dan mempengaruhi saksi-saksi, maka tidak dapat dipungkiri terjadi ketidakadilan dalam pengambilan keputusan pengadilan, akibat kesaksian palsu yang sudah dibuat oleh seorang pengacara untuk meringankan hukuman bagi kliennya, walaupun harus bertentangan dengan Undang-Undang Pasal 4 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Walaupun demikian, tidak hanya kasus mempengaruhi saksi saja, tetapi masih ada kasus-kasus pelanggaran etika yang lain yang menjadi pelanggaran hukum di bidang profesi pengacara.

Kamis, 28 November 2013

UNDANG-UNDANG KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK DALAM MENGHADAPI ERA IFRS (INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK

Review UU nomor 5 tahun 2011 tentang kode etik akuntan publik dalam menghadapi IFRS

International Accounting Standards, yang lebih dikenal sebagai International Financial Reporting Standards (IFRS), merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan penekanan pada penilaian (revaluation) profesional dengan disclosures yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu. International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan standar yang dibuat oleh International Accounting Standards Boards (IASB) dengan tujuan memberikan kumpulan standar penyusunan laporan keuangan perusahaan di seluruh dunia. Standar ini muncul akibat tuntutan globalisasi yang mengharuskan para pelaku bisnis di suatu Negara ikut serta dalam bisnis lintas negara. Untuk itu diperlukan suatu standar internasional yang berlaku sama di semua Negara untuk memudahkan proses rekonsiliasi bisnis. Perbedaan utama standar internasional ini dengan standar yang berlaku di Indonesia terletak pada penerapan revaluation model, yaitu kemungkinkan penilaian aktiva menggunakan nilai wajar, sehingga laporan keuangan disajikan dengan basis ‘true and fair‘. 
 
Saat ini banyak negara-negara di Eropa, Asia, Afrika, Oseania dan Amerika yang menerapkan IFRS. Standar akuntansi internasional (International Accounting Standards/IAS) di susun oleh 4 organisasi utama dunia ,yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB),Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC) dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC). Indonesia yang tadinya berkiblat pada standar akuntansi keluaran FASB (Amerika), mau tidak mau harus beralih dan ikut serta menerapkan IFRS karena tuntutan bisnis global. Mengadopsi IFRS berarti menggunakan bahasa pelaporan keuangan global, yang akan membuat perusahaan bisa dimengerti oleh pasar dunia (global market). Firma akuntansi big four mengatakan bahwa banyak klien mereka yang telah mengadopsi IFRS mengalami kemajuan yang signifikan saat memasuki pasar modal global. Dengan kesiapan adopsi IFRS sebagai standar akuntansi global yang tunggal, perusahaan Indonesia akan siap dan mampu untuk bertransaksi, termasuk merger dan akuisisi lintas Negara.

Menghadapi MEA ( Masyarakat Ekonomi Asean ) dan Pasar bebas AFTA pada tahun 2015 mendatang, para akuntan publik di indonesia secara tidak langsung harus mengikuti standar laporan keuangan IFRS. Apalagi Undang-Undang No.5 Tentang Akuntan Publik memang sudah nyata-nyata memberikan lampu hijau bagi akuntan asing untuk berkiprah di kancah nasional. 
Berikut adalah pasal-pasal pada UU No. 5 Tahun 2011 yang mendukung perizinan akuntan publik asing untuk bekerja di Indonesia :

Pasal 1

(1)  Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.

(2) Akuntan Publik Asing adalah warga negara asing yang telah memperoleh izin berdasarkan hukum di negara yang bersangkutan untuk memberikan jasa sekurang - kurangnya jasa audit atas informasi keuangan historis.

Pasal 7

(1)   Akuntan Publik Asing dapat mengajukan permohonan izin Akuntan
Publik kepada Menteri apabila telah ada perjanjian saling pengakuan
antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara dari Akuntan
Publik Asing tersebut.
(3)   Akuntan Publik Asing yang telah memiliki izin Akuntan Publik tunduk pada Undang - Undang ini.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin Akuntan Publik Asing menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 17
(1)    KAP yang mempekerjakan tenaga kerja profesional asing harus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan.
(2)   Komposisi tenaga kerja profesional asing yang dipekerjakan pada KAP 
paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh tenaga kerja
profesional untuk masing-masing tingkat jabatan pada KAP yang
bersangkutan.

Berdasarkan Pasal di atas jelas sekali bahwa peraturan di Indonesia membuka ruang bagi akuntan publik asing untuk memperoleh izin untuk menjual jasa audit di Indonesia dan akan menyebabkan persaingan yang lebih luas serta sulit bagi akuntan publik dalam negeri.

Secara tidak langsung, kondisi seperti ini bisa membuat akuntan Indonesia kehilangan pangsa pasar karena perusahaan-perusahaan di Indonesia tentunya akan lebih memilih untuk merekrut akuntan asing yg sudah lebih dulu paham tentang standard IFRS.

Dengan demikian, Akuntan Publik dalam negeri dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme serta pengetahuannya tentang standar yang ditetapkan oleh IFRS agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik dan dapat bertahan serta bersaing dengan Akuntan Publik Asing.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik :

Prinsip Pertama – Tanggung Jawab Profesi
Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

Prinsip Kedua – Kepentingan Publik
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

Prinsip Ketiga – Integritas
Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin

 Prinsip Keempat – Obyektivitas
Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

Prinsip Kelima – Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya tkngan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh matifaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

Prinsip Keenam – Kerahasiaan
Setiap anggota harus, menghormati leerahasiaan informas iyang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hokum untuk mengungkapkanny

Prinsip Ketujuh – Perilaku Profesional
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi

Prinsip Kedelapan – Standar Teknis
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar proesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.


Tantangan Akuntan Publik dalam Menghadapi Era IFRS
Menghadapi MEA ( Masyarakat Ekonomi Asean ) dan Pasar bebas AFTA pada tahun 2015 mendatang, para akuntan publik di indonesia secara tidak langsung harus mengikuti standar laporan keuangan IFRS. Apalagi Undang-Undang No.5 Tentang Akuntan Publik memang sudah nyata-nyata memberikan lampu hijau bagi akuntan asing untuk berkiprah di kancah nasional. Secara tidak langsung, kondisi seperti ini bisa membuat akuntan Indonesia kehilangan pangsa pasar karena perusahaan-perusahaan di Indonesia tentunya akan lebih memilih untuk merekrut akuntan asing yg sudah lebih dulu paham tentang standard IFRS.

International Accounting Standards, yang lebih dikenal sebagai International Financial Reporting Standards (IFRS), merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan penekanan pada penilaian (revaluation) profesional dengan disclosures yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu. Standar ini muncul akibat tuntutan globalisasi yang mengharuskan para pelaku bisnis di suatu Negara ikut serta dalam bisnis lintas negara. Untuk itu diperlukan suatu standar internasional yang berlaku sama di semua Negara untuk memudahkan proses rekonsiliasi bisnis. Perbedaan utama standar internasional ini dengan standar yang berlaku di Indonesia terletak pada penerapan revaluation model, yaitu kemungkinkan penilaian aktiva menggunakan nilai wajar, sehingga laporan keuangan disajikan dengan basis ‘true and fair‘ (IFRS framework paragraph 46).

Indonesia yang tadinya berkiblat pada standar akuntansi keluaran FASB (Amerika), mau tidak mau harus beralih dan ikut serta menerapkan IFRS karena tuntutan bisnis global. Mengadopsi IFRS berarti menggunakan bahasa pelaporan keuangan global, yang akan membuat perusahaan bisa dimengerti oleh pasar dunia (global market). Firma akuntansi big four mengatakan bahwa banyak klien mereka yang telah mengadopsi IFRS mengalami kemajuan yang signifikan saat memasuki pasar modal global. Dengan kesiapan adopsi IFRS sebagai standar akuntansi global yang tunggal, perusahaan Indonesia akan siap dan mampu untuk bertransaksi, termasuk merger dan akuisisi lintasnegara.

Banyak hal dalam IFRS yang akan diadopsi berbeda dengan prinsip yang saat ini berlaku.
Beberapa hal terbesar dari perbedaan itu antara lain :
1. Penggunaan Fair-value Basis dalam penilaian aktiva, baik aktiva tetap, saham, obligasi dan lain-lain, sementara sampai dengan saat ini penggunaan harga perolehan masih menjadi basic mind akuntansi Indonesia. Sayangnya IFRS sendiri belum memiliki definisi dan petunjuk yang jelas dan seragam tentang pengukuran berdasarkan nilai wajar ini.

 2. Jenis laporan keuangan berdasarkan PSAK terdiri dari 4 elemen (Neraca, Rugi-Laba dan Perubahan Ekuitas, Cashflow, dan Catatan atas Laporan keuangan). Dalam draft usulan IFRS menjadi 6 elemen (Neraca, Rugi-Laba Komprehensif, Perubahan Ekuitas, Cashflow, Catatan atas Laporan keuangan, dan Neraca Komparatif). Penyajian Neraca dalam IFRS tidak lagi didasarkan pada susunan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas, tapi dengan urutan Aktiva dan Kewajiban usaha, Investasi, Pendanaan, Perpajakan dan Ekuitas. Laporan Cashflow tidak disajikan berdasarkan kegiatan Operasional, Investasi dan Pendanaan, melainkan berdasarkan Cashflow Usaha (Operasional dan investasi), Cashflow perpajakan dan Cashflow penghentian usaha.

 3. Perpajakan perusahaan, terutama terkait pajak atas koreksi laba-rugi atas penerapan IFRS maupun atas revaluasi aktiva berdasarkan fair-value basis.
  

Tujuan IFRS adalah :

1. Memastikan bahwa laporan keuangan intern perusahaan untuk periode-periode yang dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi
2. transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang peiode yang disajikan
3. Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS
4. dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna

Manfaat dari adanya suatu standard global IFRS :
1. Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. Stadart pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi local
2. investor dapat membuat keputusan yang lebih baik
3. perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi
4. gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standard dapat disebarkan dalam mengembangkan standard global yang berkualitas tertinggi.



Kamis, 27 Juni 2013

Withdrawal by local property taxes is not optimal

Property tax collection by local governments is still very slow, Tax collection still got a number of constraints such as limited facilities and infrastructure, human resources (HR), funding, management information systems and technology still needs tax reform and improvement.

Finance Minister, Agus Martowardojo, said the current government has done over the power of the property taxation property tax rural and urban areas (UN-P2) as well as fees for acquisition of land and buildings (BPHTB). Management by local taxes are expected to be more effective in helping development.

"Indonesia has made innovations in the field of property taxes by shifting the UN-P2 and BPHTB into tax districts / cities such as in Act 28 of 2009," he said when met at the Hotel Borobudur, Jakarta, Tuesday (27/11).

UN-P2 transfer of development in Indonesia is still felt slow. Currently only 18 areas that have picked up the UN-P2 and 105 regions that will be picked up in 2013 from 492 regions.

"Although it has been drafted roadmap for transfer of UN-P2 but the challenges are still not easy," he said.

Governments continue to work together with the international one held a seminar to learn to overcome the problems of property tax in Indonesia. "The result of the discussion can be used to propose remedial policies," he said.

Sources: http://www.merdeka.com/uang/penarikan-pajak-properti-oleh-daerah-belum-optimal.html

Credit Unions

Savings and credit cooperatives. established to provide an opportunity for members to obtain loans easily and lightly floral. Cooperatives strive to, "prevent the members involved in the bondage of the loan sharks when they need some money ... to activate the savings and the granting of loans with interest as low"
Credit unions raise money from its members who then distribute the funds back to its members. According Widiyanti and Sunindhia, credit unions have a goal to educate its members live frugal and also add to the knowledge of the cooperative members
To achieve its objectives, credit unions should implement rules regarding the role of administrators, supervisors, managers and most importantly, meeting members. Board serves as the central decision makers higher, advice giver and keeper discontinuity in the organization and as a trustworthy person. According to the Act No.25 of 1992, article 39, the supervisor in charge of supervising the implementation of the policy and management of cooperatives and cooperative writing reports, and authorities examine the records that exist in the cooperative, obtain all necessary information and so on. The third, his manager cooperatives, such as managers in any organization, must have executive skills, leadership, outreach foresight and mememukan compromise and a different view. However, to achieve the goal, a meeting of members must have the highest authority in the organization of cooperatives. It is stipulated in article 22 to article 27 of Law No.25 of 1992.
Credit Unions According to Government Regulation
1. Lending and borrowing activities are activities undertaken to raise funds and channel them through the activities of savings and loan and for members of the cooperative in question, the prospective members of the cooperative in question, other cooperatives and or its members.2. Credit Unions are cooperatives whose activities only savings and loan business.3. Savings and Loans Unit is a cooperative unit engaged in the savings and loan business, as part of a cooperative business activity in question.4. Deposits are funds entrusted by members, prospective members, other cooperatives and the cooperative or its members in the form of savings, and savings cooperatives futures.5. Term deposits are deposits in cooperatives that remittance is done once and may only be withdrawn at any given time according to the agreement between the depositor and the cooperative in question.6. Savings Cooperative is a cooperative savings in remission done gradually and may only be withdrawn under certain conditions agreed between savers with cooperative concerned with the use of Cooperative Savings books.7. Loans to provide cash or the equivalent claims under contracts or agreements between the borrowing and lending cooperative with other parties that requires the borrower to pay off debts after a certain period of time accompanied by a payment of remuneration.

Hope Cooperative in Indonesia

I think this should be cooperative in Indonesia increased quantity and quality, especially in cities that barely audible this cooperative institution. In the city, the cooperative overshadowed by the Bank. Neither the government nor private bank Bank. It would be better if the cooperatives in the city to be much higher, amid difficult to borrow money in a small community bank. Cooperatives must come and go in to provide assistance to the public. It would be better if the co-operative was established in the city of cooperatives. This will allow small communities that can not afford to borrow money in the cooperative. Now that I know the development of cooperatives in the city of Depok has begun to develop a cooperative is not inferior to many in the village. Example is the cooperative urban transportation. Establishment of cooperative urban transportation is also very good for the welfare of entrepreneurs and city transport drivers to meet their needs. In addition cooperatives should also have a variety of innovations to attract people to join the cooperative. However, this role should also be supported by the government to promote the role of cooperatives in Indonesia. Examples provide capital to form a cooperative which is not concerned with its own interests anggaotanya but the interests of its members in order to image both in the eyes of the cooperative society. And also provides a simple capital facilities for its members. Thus, the cooperative will definitely show up again to the surface and be able to compete and not inferior to the Bank and cooperative future will also be developed.

Rabu, 26 Juni 2013

Toward Documentation of Home Campus

As usual, a bright Monday morning I started the day menjalanin routine for me as a student. Yes, exactly Gunadarma University students. My journey from home to the campus is quite impressive. Although only taking public transportation, but at least there are many life lessons that I get. My journey from home to campus is approximately 45 minutes. Rose when not jammed and there is no obstacle in the way. Maybe if the misfire could be 60 minutes to 90 minutes. Monday morning, I was leaving at 6:30 pm. I have 2 times the ride public transportation to get to campus. At 07:15 pm, by coincidence my home area when it is not being jammed so the ride feels smooth. Lectures were in mulain first hour, presented directly to the lesson and Intermediate Financial Accounting 2B in Intermediate Financial Accounting 2A continue until the 4th. I also gained 5 hours to rest. Because at 7-8 at the time there was no soft skill courses I had finally come home for a break and come back to campus for mengikutin H Gunadarma University iLab at 16:30 to 17:30. About 3 hours I was resting at home, right at 15.30 I went to the campus H. 17.30 sayapun home and got home around 18:45. Maybe that's all my documentation on this Monday.

National concert ticket purchasing system, good offline or online?

Lately more and more outside the singer to hold a concert here. From the start of the music legends of the 80s, to those who have recently become a worldwide phenomenon.
This means that, Indonesia is getting ogled as a safe country to organize and produce the concert. And sure enough, there are concerts held here are sold out. It seems that country music enthusiast not get enough of spending money to see his idol live performances.
This achievement is not without blemish. There is only flaws are found in every concert. One of them, ticket purchasing system. Currently the majority of ticket purchase is still offline manner. Of course this is not very practical, given the number of tickets sold, and also the time it takes to wait in line.
The closest example, was Super Junior's ticket sales. Some time ago, thousands of young women willing to queue overnight at the hotel in order to get tickets of their favorite boy band. But there is only among those who left empty-handed. Read more news here. It can certainly be avoided by selling through online ticketing.
However, online ticket sales will also inhibited the spread of internet connection problems in Indonesia. Not all regions in Indonesia are connected to the Internet, and the speed was still questionable.
Well, according to your opinion, what should concert tickets are sold online only? Or, should still use the old system (offline)? Distributes yuk your comment below: D
Sources: http://id.post.yahoo.com/t?s=d0Dc-E5sTmGKdvYqs4wclw/AwZVfQ.Amo.ZbpTviXuRRSXkuC8WpwWlw&currentPage=1
My comments:
I think if the promoter manages its management well, I am sure you want tickets online or even offline all going smoothly without a hitch. Good promoter should also be supported by a good crowd too, who want to buy tickets in a safe, orderly, and reliable. Maybe if these online tickets had been added quota and media partners that sell concert tickets are more thoroughly networks do not rely solely intenet course, because considering the number of Indonesian people in a small area that would like to buy concert tickets without having to commute to Jakarta, Jakarta is a city where most of the office as well as the concert promoter. Then there are spectators Area concert promoter's office where the stretcher is better to buy directly come to the office, do not buy it online because it will reduce the number of online ticket sales quota for other areas. And the promoter may also have to set the strategy so that the ticket sales are selling well overrun the audience by selling the presale and give a decent price and fit with the ability of the Indonesian people will watch it. Ticket sales is not just a party promoter who has to sell, the promoter should always seek media partner for the best service and information facilitates a clear, reliable to the audience who will watch the concert.