PT Bank Rakyat Indonesia mengaku tidak keberatan mencantumkan suku bunga dasar kreditnya (SBDK) untuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Direktur Keuangan BRI Ahmad Baiquni mengatakan, pencantuman SBDK untuk UMKM akan menjadikan perbankan lebih transparan. "Sebenarnya kalau kita bicara publikasi SBDK sudah bukan baru. Dampaknya memang kecenderungan nasabah akan mendapatkan info yang lebih banyak," kata Baiquni di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Rabu (28/11).
Hal ini, kata Baiquni, menguntungkan karena nasabah bisa melihat secara langsung besaran bunga UMKM yang berlaku di BRI. "Dengan adanya ini, bagi BRI berharap menjadi peluang bagi kita, bunganya semakin kompetitif. Nasabah jadi tahu bunga kita paling rendah," ucap Baiquni.
Sedangkan untuk aturan minimum penyaluran kredit UMKM sebesar 20 persen, Baiquni menegaskan bahwa UMKM masih menjadi tumpuan bisnis perseroan. Ke depan, dengan penambahan cabang baru, teras, KCP (kantor cabang pembantu) diharapkan bisa menjaring lebih banyak nasabah UMKM. "Kami juga merekrut SDM khusus untuk melayani mikro," imbuhnya.
Sektor UMKM, kata Baiquni, masih sangat besar. Potensi UMKM di Indonesia kurang lebih masih 50 juta unit. Jumlah ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 240 juta.
"Dari 50 juta itu, 45 juta usaha mikro. Sementara yang sudah punya akses ke bank itu baru 30 persen, sisanya itu unbank. Kalau kita bicara dalam kurun waktu 5 tahun, saya rasa tidak mengalami hambatan, apalagi BRI punya keunggulan di bidang itu," tutup Baiquni.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar